SEMARANG – Kasus hukum yang menyeret Venice Aesthetic Clinic kini memasuki fase krusial. Tidak hanya menghadapi gugatan perdata senilai lebih dari Rp1 miliar, klinik kecantikan tersebut juga telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan saat ini tengah dalam penanganan intensif Polrestabes Semarang.
Laporan kepolisian tersebut tercatat telah diajukan sejak Februari 2026. Fakta ini menegaskan bahwa perkara tersebut telah bergulir cukup lama sebelum akhirnya mencuat ke ruang publik, sekaligus menepis anggapan bahwa kasus ini hanyalah konflik sesaat antara pasien dan penyedia layanan.
Kuasa hukum penggugat, Sugiyono, S.E., S.H., M.H., menyatakan bahwa pihaknya menempuh jalur hukum karena dugaan dampak yang ditimbulkan bersifat jangka panjang.
“Ini bukan sekadar sengketa biasa. Ketika ada dugaan cedera medis dengan dampak jangka panjang, maka seluruh aspek—baik perdata maupun pidana—harus diuji secara terbuka,” tegas Sugiyono kepada awak media.
Dalam dokumen gugatan, pihak penggugat mendalilkan mengalami sejumlah komplikasi medis pasca-tindakan, di antaranya:
Paresis Nervus Fasialis: Dugaan cedera saraf wajah.
Infeksi Abses: Kondisi peradangan serius.
Trauma Jaringan:Kerusakan jaringan yang memerlukan terapi lanjutan secara intensif.
Hal yang membuat kasus ini menyita perhatian publik adalah penggunaan dua jalur hukum sekaligus, yakni perdata dan pidana. Langkah ini jarang terjadi dalam sengketa layanan estetika, namun dipilih oleh pihak penggugat setelah upaya mediasi internal dinyatakan tidak membuahkan hasil.
“Kami sudah mencoba menyelesaikan secara baik-baik. Tapi ketika tidak ada titik terang, hukum menjadi satu-satunya jalan untuk mengungkap kebenaran,” tambah Sugiyono.
Di sisi lain, pihak Venice Aesthetic Clinic sebelumnya telah membantah seluruh tuduhan tersebut. Pihak klinik bersikeras bahwa tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) medis yang berlaku. Selain itu, sempat muncul narasi dari pihak klinik mengenai adanya dugaan tekanan dari pihak pasien.
Namun, dengan masuknya perkara ini ke ranah kepolisian, fokus perhatian publik kini bergeser pada proses pembuktian hukum yang sedang berjalan di bawah otoritas penyidik Polrestabes Semarang.
Para pengamat hukum menilai, kasus ini berpotensi menjadi preseden penting bagi industri layanan estetika di Indonesia, khususnya terkait penguatan standar keselamatan pasien, akuntabilitas klinik, serta transparansi prosedur medis.
“Kami tidak membangun opini. Kami membawa fakta. Ketika fakta itu diuji di dua jalur hukum sekaligus, publik akan melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi,” tutup Sugiyono.
Penulis : Agung
Editor : Redaksi
