JAKARTA – Polri mengambil langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dengan membangun ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Upaya ini bertujuan memutus rantai ketergantungan petani pada tengkulak serta memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di seluruh pelosok Indonesia.
Pada Jumat (6/2/2026), Mabes Polri menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang melibatkan Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Rakor ini dipimpin langsung oleh Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Langgeng Purnomo, dan diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia.
Dalam sambutannya, Brigjen Langgeng Purnomo mengapresiasi capaian tahun sebelumnya yang menjadi landasan kuat untuk program tahun ini.
“Kami melakukan analisa dan evaluasi atas kinerja tahun sebelumnya, di mana Indonesia berhasil tanpa impor jagung untuk pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Rakor ini menjadi ajang konsolidasi untuk memastikan strategi di tahun 2026 berjalan lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng.
Polri berperan aktif sebagai jembatan bagi Kelompok Tani (Poktan) dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Himbara, petani kini memiliki akses langsung ke perbankan.
Implementasi ini telah mulai dirasakan petani di wilayah Jawa Barat, seperti di Nagreg dan Ciamis. Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, mengungkapkan komitmen besar perbankan untuk sektor ini.
Target Plafon 2026: BRI telah menyiapkan dana sebesar Rp180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro.
Fokus Sektor: Dana tersebut dialokasikan khusus untuk bidang pertanian, termasuk penguatan ekosistem jagung.
Guna melindungi petani dari jebakan harga rendah oleh tengkulak, Polri bersinergi dengan Perum Bulog untuk menjamin stabilitas harga melalui penyerapan hasil panen. Berdasarkan surat dinas internal per Januari 2026, Bulog menargetkan pengadaan 1 juta ton jagung untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Brigjen Langgeng menegaskan bahwa fokus utama Polri adalah menjaga agar harga di tingkat petani tidak anjlok di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong harga pembelian yang berpihak kepada petani, yakni mencapai Rp6.400 per kg, sesuai standar HPP Bulog,” jelasnya.
Program ini mengemban misi besar: menghidupkan lahan-lahan tidur, meningkatkan produksi nasional, dan yang paling utama, meningkatkan taraf hidup petani secara berkelanjutan melalui pendampingan manajerial yang tepat.
Dengan ekosistem yang sehat, diharapkan petani mampu mengelola modal secara mandiri, membayar pinjaman tepat waktu, dan terbebas dari jeratan utang pihak ketiga yang merugikan.
Penulis : Agung
Editor : Redaksi
