SEMARANG – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa izin pertambangan bukan sekadar tiket untuk mengeruk keuntungan semata. Kepala Dinas ESDM Jateng, Agus Sugiharto, ST, MT, mengingatkan seluruh pelaku tambang Galian C di wilayahnya untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi tambang.
Pernyataan ini muncul di tengah tingginya aktivitas pertambangan untuk memenuhi kebutuhan material konstruksi di Jawa Tengah, khususnya pasokan pasir dari kawasan Gunung Merapi, Muntilan.
Wajib Jalankan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)
Agus menekankan bahwa sesuai dengan prinsip Good Mining Practice, setiap pemegang IUP Operasi Produksi, IUP Eksplorasi, maupun SIPB memiliki kewajiban sosial yang tidak bisa ditawar.
“Jangan cuma fokus cari laba, tapi juga harus peduli dengan kondisi masyarakat sekitar. Sebagian keuntungan harus digunakan untuk membantu warga, seperti memperbaiki jalan yang rusak akibat mobilitas tambang, membangun tempat ibadah, sarana olahraga, hingga mendukung kegiatan PKK,” ujar Agus pada Selasa (20/1/2026).
Meski mendorong sisi pemberdayaan, Dinas ESDM tetap mengedepankan pengawasan ketat terhadap aturan teknis. Agus mengungkapkan adanya pelaku tambang yang beroperasi di luar lokasi izin atau melakukan aktivitas hingga larut malam demi menghindari pengawasan.
“Operasional malam hari itu sulit ditangkap karena mereka memiliki pos pengawas sendiri. Namun, kami akan mengirim pejabat yang belum dikenal untuk patroli rahasia bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Jika sudah ditegur tapi tetap melanggar, izinnya akan kami ajukan untuk dicabut,” tegasnya.
Dana Jamrek Jadi Garansi Reklamasi
Sebagai komitmen terhadap kelestarian lingkungan, Dinas ESDM mewajibkan pengusaha menyimpan Jaminan Reklamasi (Jamrek) dalam bentuk deposito di Bank Jateng. Dana ini menjadi jaminan bahwa lahan bekas tambang akan dikembalikan fungsinya.
“Jangan harap uang Jamrek bisa cair jika proses reklamasi tidak dilakukan dengan benar. Pengembaliannya harus melalui berita acara resmi yang ditandatangani oleh Dinas Lingkungan Hidup (LH), pemerintah kabupaten, inspektorat tambang, warga, hingga aparat setempat,” pungkas Agus.
Penulis : Vio Sari
Editor : Redaksi
Sumber Berita: ESDM
