JAKARTA – Sebuah pengakuan mengejutkan meluncur dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di tengah Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Senayan, Senin (26/1/2026). Di hadapan para anggota dewan, sang Jenderal mengungkap adanya tawaran personal agar dirinya mengisi jabatan sebagai Menteri Kepolisian jika wacana reposisi kelembagaan Polri di bawah kementerian benar-benar direalisasikan.
Pernyataan ini muncul menyusul bergulirnya draf reposisi yang mengusulkan agar Polri tidak lagi berada langsung di bawah Presiden, melainkan di bawah kementerian baru atau kementerian teknis lainnya.
Jenderal Listyo Sigit secara eksplisit menyatakan telah menolak tawaran menggiurkan tersebut. Ia menegaskan bahwa keputusannya didasari oleh keinginan menjaga marwah dan independensi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Bagi saya, integritas organisasi jauh lebih berharga daripada posisi politik personal. Saya tidak ingin terjebak dalam kepentingan pragmatis yang justru bisa mencederai sejarah panjang Polri,” tegas Kapolri di hadapan pimpinan Komisi III.
Lebih lanjut, Kapolri memaparkan analisis strategisnya mengenai risiko pembentukan struktur kementerian bagi Polri. Menurutnya, keberadaan Menteri Kepolisian justru berisiko menciptakan fenomena “Matahari Kembar”.
Ia menilai struktur tersebut berpotensi melahirkan:
Kerancuan antara kebijakan administratif kementerian dan kewenangan operasional kepolisian.
Memperpanjang rantai komando yang berisiko memperlambat respons keamanan nasional di saat darurat.
Kerawanan Polri terseret ke dalam arus politik praktis karena posisi menteri merupakan jabatan politik.
Wacana reposisi Polri ini memang tengah menjadi isu panas dalam beberapa pekan terakhir. Sebagian pihak di parlemen berpendapat bahwa reposisi diperlukan untuk efisiensi koordinasi, namun tak sedikit yang mengkhawatirkan hilangnya independensi Polri dalam penegakan hukum.
Kapolri Listyo Sigit berharap para pengambil kebijakan tetap mengedepankan efektivitas keamanan negara dibandingkan sekadar perombakan struktur yang bersifat birokratis. Penolakan tegas Kapolri ini pun mendapat apresiasi dari sejumlah anggota dewan yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk loyalitas kepada organisasi.
Penulis : Agung
Editor : Redaksi
